Metrotvnews.com, Jakarta: Ada dua kata kunci agar kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah melompat drastis. Pertama, transparansi.
"Kedua inovasi," kata Bupati Batang, Jawa Tengah, Yoyok Riyo Sudibyo dalam sebuah diskusi publik di
Jakarta Barat, Rabu (14/9/2016).
Baca juga
* Bupati Yoyok: Pemimpin tak Boleh Kalah oleh Koruptor
* Cara Bupati Yoyok Tekan Risiko pada Pertolongan Pertama
* Bupati Yoyok: Menjadi Kepala Daerah Itu Pelayanan
* Brandconnect Fi Asia 2016, Tingkatkan Laju Perdagangan Internasional dan Jaringan Bisnis Industri Makanan-Minuman
Yoyok lantas melempar tanya kepada peserta diskusi, "Kepercayaan publik ke Pemprov DKI berapa persen?" Nol persen, jawab seorang peserta.
Yoyok tak percaya. Belakangan, peserta diskusi meralat dan sepakat tingkat kepercayaan mereka terhadap Pemprov DKI di bawah 50 persen.
"Itu kalian yang omong ya. Bukan saya," ujar Yoyok.
Yoyok menduga, kepercayaan publik rendah karena masyarakat berlaku apatis terhadap pengelolaan APBD. Padahal, menurut dia, masyarakat harus punya sikap mau tahu agar transparansi utuh dan inovasi pemerintah daerah terwujud.
"Kalian pernah tahu enggak, uang yang dipakai untuk kartu sehat tahun 2016 berapa? Uang yang dipakai kunjungan kerja DPRD berapa?" ucap dia.
Yoyok 'memprovokasi' warga agar mulai proaktif mencari tahu semua aliran uang yang ada di APBD. Pasalnya, uang itu berasal dari rakyat dan dikelola lagi untuk kepentingan rakyat.
"Istilah kasarnya, maaf, bau kentutnya saja enggak. Apalagi lihat barangnya," ujar Yoyok.
Menurut Yoyok, ini bedanya daerahnya dengan daerah lain, seperti Jakarta. Batang, kata Yoyok, menjadi salah satu percontohan pengelolaan anggaran yang dilakukan secara transparansi dan penuh inovasi.
Salah satunya dengan penyelenggaraan Festival Anggaran setiap tahun. Masyarakat Batang dapat mengetahui penggunaan APBD tahun sebelumnya secara detail.
Setiap proyek apa pun, baik pembangunan fisik dan lainnya, masyarakat Batang tahu. Tentunya dengan penyampaian yang dapat dipahami masyarakat awam sekalipun.
"Kalian punya hak. Masyarakat DKI itu punya hak menanyakan ke mana saja uang itu dialirkan. Uangnya digunakan untuk apa saja," ungkap dia.
Yoyok memahami permasalahan masyarakat yang Pemprov-nya belum terbiasa dengan memberikan informasi penggunaan APBD secara detail. Padahal, masyarakatnya sangat ingin mengetahui.
"Kalian buat surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan. Minta kepada Menteri atau Wakil Menterinya. Mereka tahu detail dan pasti mereka (Pemprov atau Pemda) tidak bisa mengelak," ucap dia.
Yoyok menegaskan, sudah saatnya masyarakat mulai peduli dengan aliran APBD. Masyarakat tidak boleh cuek ke mana saja uang yang sejatinya berasal dari kantong rakyat, dapat digunakan untuk kepentingan rakyat lagi.
"Misalkan, di Jatinegara. Ada proyek apa? Masyarakat punya hak untuk menanyakan. Tanyakan ke Pemda, duitnya berapa (untuk proyek itu)? Yang bangun siapa? Kemudian SILPA mereka itu berapa setiap tahun? Dan uangnya ditaruh di bank mana saja. Pokoknya semua bisa ditanyakan," tegas dia.
Hak bertanya itu diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Jika transparansi itu diberlakukan, ditambah inovasi yang pastinya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, kepercayaan publik akan semakin meningkat.
"Rakyat itu harus didudukkan sebagai pemegang kedaulatan," pungkas dia.
0 comments:
Post a Comment